BlackBerry BM tanggung jawab siapa?

Merujuk berita yang dimuat di detik.com, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meminta RIM untuk menanggung layanan purna jual untuk semua BlackBerry yang beredar di Indonesia. Jadi, handset BlackBerry non-operator yang selama ini nasibnya kurang jelas juga harus didukung dengan garansi. Selama ini, dari 400 ribuan handset BeBe yang beredar di tanah air, hanya sedikit yang memiliki garansi resmi dari mitra operator seperti Telkomsel, Indosat, dan XL. RIM sendiri setuju untuk memenuhi permintaan regulator telekomunikasi Indonesia tersebut.

Biarpun saya nggak punya saham RIM atau ada hubungan keluarga dengan pemilik RIM, tapi kok agak aneh ya? Kalau disimak, selama ini banyak diberitakan mengenai BeBe selundupan atau hand-carry yang masuk ke Indonesia. Kalau BeBe yang masuk tanpa membayar pajak diberi fasilitas yang sama dengan BeBe yang dikenai cukai, bukankah malah akan memberikan motivasi tambahan bagi distributor yang memasukkan sendiri BeBe entah dari mana?

Lagipula, tidak semua BeBe yang dijual baru itu benar-benar baru. Banyak juga yang refurbished tapi diakui sebagai barang baru. Mengingat demam BeBe masih tergolong baru dan telat, banyak konsumen yang masih bingung dan sering kurang paham mengenai BeBe. Akhirnya, konsumen mendapatkan BeBe yang tidak bisa diaktifkan layanan Internetnya, atau ada fitur yang tidak bisa digunakan seperti kamera dan sebagainya.

Kembali ke soal menyervis barang BM, sebenarnya vendor lain juga memiliki kebijakan sendiri mengenai layanan purna jual barang non garansi. Tentunya, aturan itu yang seharusnya diberlakukan juga untuk BeBe (biar nggak ada kesenjangan gitu loh…)

Menurut saya, BRTI juga harus memberikan peraturan yang tegas mengenai sertifikasi dan ketentuan impor BeBe. Kalau banyak pihak bisa memasukkan BeBe dengan mudah, pasti akan terjadi kekacauan, karena tidak ada kejelasan mengenai asal usul BeBe yang dimasukkan ke Indonesia. Yang pasti, regulator tetap berpatokan pada komitmen pembangunan yang rampung 21 Agustus jika RIM tak mau seluruh sertifikasi impornya dibekukan lagi.

Sumber